Siaran Pers

Hentikan Brutalitas Aparat Kepolisian Terhadap Massa Aksi “Indonesia Darurat Demokrasi” dan Lepaskan Kawan Kami!

Jakarta, 22 Agustus 2024 – YLBHI mendesak Kapolri untuk melepaskan massa aksi “Indonesia Darurat Demokrasi”, membatalkan penyisiran massa aksi, serta memastikan akses bantuan hukum terbuka bagi massa aksi yang ditangkap dan ditahan.

Penerbitan Surpres RUU Polri: Bentuk Arogansi Presiden Jokowi yang Menelantarkan Kritik Publik dan Mengukuhkan Praktik Legislasi Otoriter

Jakarta, 9 Juli 2024 – RFP menilai bahwa penerbitan Surpres RUU Polri adalah wujud penelantaran terhadap berbagai kritik publik dan hanya akan mengukuhkan praktik legislasi otoriter dan melegitimasi kepentingan politik pemerintahan Jokowi.

Temuan Awal Hasil Investigasi Dugaan Penyiksaan AM: Mendesak Profesionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Polri dalam Mengungkap Kebenaran Peristiwa

Jakarta, 2 Juli 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan mengecam tindakan penyiksaan kepada korban anak AM (13) dan 17 anak lainnya. Tindakan

Masalah Kepolisian RI Kian Mengemuka: Menjadi Ancaman Demokrasi dan Alat Penguasa Untuk Memukul serta Merampas Hak-Hak Rakyat

Jakarta, 1 Juli 2024 – YLBHI mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan reformasi kepolisian secara substantif serta memperkuat mekanisme pengawasan kepolisian.

Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri

29 Juni 2024 – RFP mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan penyiksaan dan pembunuhan anak yang dilakukan oleh anggota Polda Sumatera Barat dab mencopot Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Suharyono.

25 Tahun Indonesia Ratifikasi CAT: Presiden Jokowi dan DPR RI Gagal Hentikan Praktik Penyiksaan di Kepolisian, TNI, dan Lapas

26 Juni 2024 – RFP mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Tolak RUU Polri yang Menjadikan Polri Lembaga “Superbody” dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental

2 Juni 2024 – RFP menolak keras revisi UU Polri berdasarkan inisiatif DPR-RI dan menuntut DPR maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan tentang Revisi UU Polri pada masa legislasi ini.

Hentikan Penggunaan Gas Air Mata dalam Menghadapi Masyarakat

Jakarta, 12 September 2023 – Hingga kemarin, aparat kepolisian kembali menembakkan gas air mata terhadap massa aksi yang menolak penggusuran di Pulau Rempang, Batam.